PENGUCAPAN PAKTA INTEGRITAS OLEH SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
Tanjung Redeb I www.pa-tanjungredeb.go.id
Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Pengadilan Agama Tanjung Redeb melakukan Penandatanganan dan Pengucapan Pakta Integritas sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 Tanggal 29 September dan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 4054/DJA/HM.00/9/2022, tanggal 30 September 2022, perihal "Pengucapan Pakta Integritas".
Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 08,30 WITA bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Bapak Achmad Sya'rani, S.H.I., dan diikuti oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana, CPNS dan PPNPN Pengadilan Agama Tanjung Redeb.
Kekhidmatan acara ini dimulai dengan Pengucapan Pakta Integritas Hakim yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang diikuti oleh Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb.
Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb memimpin Pengucapan Pakta Integritas Aparatur Pengadilan yang diikuti oleh Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana, CPNS dan PPNPN Pengadilan Agama Tanjung Redeb.
Acara dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Integritas oleh selutuh Aparatur Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengucapkan Pakta Integritas beserta atasan langsungnya.
Sebelum acara ditutup Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Bapak Achmad Sya'rani, S.H.I., memberikan arahan bahwa kita semua tak hanya harus menanamkan seluruh poin-poin Pakta Integritas dalam diri kita semua namun kita juga perlu merealisasikan poin-poin tersebut pada saat melakukan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing.
Sebagai penutup seluruh Aparatur Pengadilan Agama Tanjung Redeb melakukan foto bersama dengan mengangkat Pakta Integritasnya masing-masing sebagai simbol dukungan seluruh Aparatur Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. (*BKA)
