www.pa-tanjungredeb.go.id

  • Perbesar ukuran huruf
  • Ukuran huruf bawaan asli
  • Perkecil ukuran huruf
Home Hak-Hak Para Pihak

Hak-Hak Para Pihak

Surel Cetak PDF

 

HAK-HAK PENCARI KEADILAN

 

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Sebagai Berikut:

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan.
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya  dalamhal terdakwa ditahan.
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

=============================================================================

Hak-hak Dasar Pencari Keadilan

 

  1. Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara.
  2. Menggunakan jasa pengacara / advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau Kuasa Insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.
  3. Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.
  4. Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.
  5. Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi :
  • Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
  • Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  • Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.
  • Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
  1. Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.
  2. Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.
  3. Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
  4. Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.
Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 06 Oktober 2015 15:24  

Pengadilan Agama Kal-Tim

Featured Links:
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Jln.MT. Haryono No. 24 Samarinda. Telp.0541-733337, Fax 0541-746702
Pengadilan Agama Samarinda
Jln. Ir. H. Juanda No. 64, Samarinda. Telp 0541-742018 / 7773747
Pengadilan Agama Balikpapan
Jln. Kol. H. Syarifuddin Yoes 76114 Balikpapan. Telp 0542-7219469
Pengadilan Agama Tenggarong
Jln. Pesut No. 14 Kel. Timbau.
Pengadilan Agama Bontang
Jln. Awang Long No.69 Bontang 75311 Telp/Fax. 0548-5108672 / 0548-23001
Pengadilan Agama Sangatta
Jln. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH No.1 Sangatta Telp. 0549-25767-25657
Pengadilan Agama Tarakan
Jln. Sei Sesayap No.1 Tarakan. Telp. 0551-21003
Pengadilan Agama Tanah Grogot
Jln. Ibrahim Khiluddin No. 5 Tanah Grogot Telp. 0543-21031
Pengadilan Agama Tanjung Selor
Jln. Sengkawit No.5 Kab.Bulungan Telp. 0552-21178
Pengadilan Agama Nunukan
Jln. Tanjung No.1 Nunukan. Telp. 0556-23939

Jadwal Shalat Tjg. Redeb


jadwal-sholat

kalender hijriah

Masehi HijriyahPerhitungan pada sistem konversi Masehi – Hijriah ini memungkinkan terjadi selisih H-1 atau H+1 dari tanggal seharusnya untuk tanggal Hijriyah


Newsflash

Jakarta-Humas, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Suwardi, SH.,MH Membuka Lokakarya Penutupan Antara MA dengan C4J yang diselenggarakan di Hotel Pullman Jakarta. Peserta Lokakarya Yang dihadiri Para Ketua Kamar, Para Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung dan juga Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia berlangsung selama 1 hari . Kerja sama yang Telah Berlangsung antara Mahakamah Agung dengan C4J ini sudah menghasilkan beberapa hasil yaitu :


1.Sistem Penelusuran Perkara (SIP)
2.Layanan Informasi Publik dan Bantuan Hukum
3.Pengelolaan Sumber daya Manusia
4.Pembangunan Jalan-Jalan
5.Pendidikan dan Pelatihan